Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, kembali menjadi sorotan publik setelah dilaporkan atas dugaan menyebarkan informasi palsu terkait ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tuduhan ini muncul akibat pernyataannya yang dianggap menyudutkan kepala negara dan memicu polemik di masyarakat. Namun, Abraham Samad dengan tegas menyatakan siap menghadapi proses hukum yang berjalan.
Laporan Atas Dugaan Fitnah
Laporan terhadap Abraham Samad didaftarkan oleh pihak yang merasa pernyataannya telah menyebarkan hoaks dan berpotensi menimbulkan keresahan publik. Dalam pernyataannya sebelumnya, Samad mengomentari kontroversi soal keaslian ijazah Jokowi yang sempat ramai dibicarakan di media sosial.
Meski tidak secara eksplisit menuduh, cuplikan wawancaranya dipotong dan disebar di berbagai platform, hingga menimbulkan persepsi publik bahwa ia mendukung narasi ijazah palsu.
Reaksi Tegas dari Abraham Samad
Menanggapi laporan tersebut, Abraham Samad menyatakan bahwa dirinya tidak gentar dan siap memberikan klarifikasi hukum. Ia juga menilai pelaporan tersebut sebagai bentuk penyempitan ruang demokrasi.
“Saya tidak pernah berniat memfitnah siapa pun. Jika pernyataan saya dipelintir, biarlah hukum yang berbicara. Saya akan hadapi dengan kepala tegak,” ujar Samad kepada wartawan saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.
Samad juga menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat tetap harus dilindungi, selama tidak mengandung unsur kebencian atau hasutan.
Seruan Soal Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat
Sebagai tokoh yang dikenal vokal dalam isu anti-korupsi dan kebebasan sipil, Abraham Samad menyerukan agar proses hukum tidak menjadi alat pembungkam kritik. Ia mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk dalam ranah politik.
“Kalau kita tidak bisa lagi menyampaikan pandangan, maka demokrasi kita sedang berada dalam bahaya,” ujarnya.
Respons Publik Terbelah
Reaksi publik terhadap kasus ini pun beragam. Sebagian pihak mendukung langkah hukum terhadap pernyataan yang dianggap tidak berdasar, sementara sebagian lainnya menilai laporan itu berlebihan dan berpotensi membungkam suara kritis terhadap pemerintah.
Tak sedikit pula yang mempertanyakan motif pelaporan tersebut di tengah suhu politik nasional yang mulai memanas menjelang tahun politik.
Kasus yang menimpa Abraham Samad menjadi salah satu cerminan bagaimana ruang kebebasan berpendapat di Indonesia diuji. Terlepas dari substansi tuduhan, sikap Samad yang memilih menghadapi laporan secara terbuka menunjukkan bahwa perbedaan pendapat semestinya diselesaikan dalam koridor hukum, bukan dengan intimidasi. Kini publik menanti proses hukum berjalan adil dan transparan, demi menjaga marwah demokrasi yang sehat.
